Bantenkini.id Pandeglang – Anggota DPRD dari Komisi II Kabupaten Pandeglang meminta agar seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten (Pemda) Pandeglang, termasuk pembayaran ASN, pajak daerah, serta retribusi, dialihkan dari Bank BJB ke Bank Banten. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Mulyadhi, Kamis (4/9/2025)
“Keberadaan Bank Banten sebagai bank milik daerah seharusnya menjadi prioritas dalam mengelola keuangan pemerintah. Selain untuk menambah pemasukan daerah,” ucap Mulyadhi dengan penuh optimis pernyataannya dapat diwujudkan oleh Pemda Pandeglang.
“Kita juga ikut membesarkan Bank Banten. Kita perlu bangga memiliki bank sendiri,” sambung Mulyadhi lagi.
Mulyadhi menyebut, selama ini banyak transaksi pemerintah Pandeglang yang masih menggunakan Bank BJB. Padahal, kata Mulyadhi dengan mengoptimalkan Bank Banten, hasil dari pengelolaan keuangan daerah bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat Banten.
“Mengingat Banten sudah memiliki bank sendiri, kenapa kita harus tetap bergantung ke Bank BJB? Seharusnya semua transaksi pemerintah Pandeglang dialihkan ke Bank Banten. Demi kemajuan daerah, kita harus mendukung dan membesarkan bank asli Banten,” tegas Mulyadhi dengan penuh yakin.
Lebih lanjut, Mulyadhi menyampaikan bahwa perputaran dana dari rakyat Banten sebaiknya tetap berada di wilayah Banten.
“Dari rakyat Banten untuk rakyat Banten. Jadi penghasilan atau pajaknya tidak dibawa keluar, melainkan berputar di Banten saja. Itulah yang dimaksud memajukan daerah oleh daerah, sejalan dengan konsep Asta Cita Presiden Prabowo: dari rakyat untuk rakyat,” pungkasnya.
