BANTENKINI.ID, JAKARTA – Penangkapan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo oleh Bareskrim Polri atas Perintah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung menggemparkan Masyarakat tanah air. Tidak serta merta perintah itu datang, karena pihak kepolisian dan intelejen sudah mengumpulkan bukti aktifitas penyadapan yang dilakukan Listyo sejak 2025 lalu.
Dugaan peran mantan Presiden Jokowi dan lingkaran Geng solo pun menguat, karena selain Listyo Sigit, ada 11 perwira tinggi Polri yang terlibat dan keterangan yang diberikan mengarah kesana. Istilah Geng Solo yang selama ini abu-abu ternyata benar adanya, dimana mereka menyebar di posisi strategis di lingkungan Lembaga pemerintahan. Seperti halnya Darmawan Prasojo, Dirut PLN yang baru saja dicopot juga diduga kuat bagian dari Geng Solo.
Di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai sempat disorot, terkait terbongkarnya praktik penyelundupan dan under invoicing yang dilakukan PT Bluray Cargo dengan melibatkan oknum pejabat BJBC. Selain itu, adanya mutasi 300 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang Sebagian tidak melalui prosedur yang seharusnya juga menjadi sorotan publik, yang berbuntut dicopotnya Purbaya Yudi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan.
Setelah dilakukan investigasi, muncul nama Robert Leonard Marbun, Sekjen Kemenkeu yang saat ini sudah dicopot Suahasil Nazara, oknum yang diduga kuat berada dibalik pengaturan serta jual beli jabatan dilingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Pajak dan Bea Cukai.
Selain itu, gurita Geng Solo yang menyebar di berbagai Lembaga Pemerintahan, termasuk di lingkungan Kementerian Keuangan, telah menjadi hambatan dan kontra produktif jalannya visi misi Presiden Prabowo. Seperti ada tugas penyuplai logistik untuk kebutuhan politik Solo, setiap anggota yang ditempatkan di posisi strategis wajib menyetor dengan cara apapun, termasuk praktik korupsi dan suap. Nama Hendri Darnadi, Kepala Kanwil DJBC Jakarta disebut dan diduga menjadi bagian dari Geng Solo, karena terindikasi melakukan kolusi dengan mafia dan oligarki dalam permainan kepabeanan. Hendri sempat didemo sejumlah elemen Masyarakat pada awal tahun 2026 dengan membawa sejumlah barang bukti, namun hingga saat ini, KPK belum bergerak untuk melakukan penyidikan. Banyak bukti yang mengarah keterlibatan Hendri Darnadi yang merugikan negara hingga puluhan milyar rupiah. LSM Gabungan Gerakan Anti Korupsi (GAGAK) telah melaporkan Hendri Darnadi ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, karena penyelewengan jabatan hingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.
