BANTENKINI.ID, SUMATRA – Kondisi para pengungsi korban banjir dan tanah longsor Sumatra dan Aceh saat ini sedang menunggu hunian sementara (Huntara) dan rumah hunian tetap yang sedang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Personel TNI agar segera diselesaikan secepat mungkin.
Tidak hanya itu, program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga dikebut diselesaikan hingga sampai tuntas selesai.
Kepala BNPB, Suharyanto menyatakan, pembangunan Huntara ditargetkan rampung pada Januari 2026. Ia berharap seluruh masyarakat yang mengungsi dapat segera menempati Huntara maupun rumah yang telah direhabilitasi pada akhir bulan ini.
“Meskipun puasanya Februari 2026, harapannya menjelang masuk bulan puasa, tidak ada lagi warga yang tinggal di pengungsian. Sudah ke Huntara dan masuk ke rumah masyarakat yang mendapatkan dana pemulihan,” kata Suharyanto, Senin (12/1/2026).
Suharyanto menyampaikan hal ini dalam rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan, serta para Kepala Daerah se-Sumut.
“Mohon dipercepat hingga Januari ini. Intinya gotong royong, kerahkan semua kemampuan, kekuatan yang ada, Bupati mengerahkan masyarakat, Dandim, Kapolda juga bisa mengerahkan anggotanya,” ujar Suharyanto.
Data Kerusakan Ia memaparkan data hunian sementara yang diperoleh dari kepala daerah. Di Tapanuli Utara, terdapat 175 unit rumah rusak berat, namun hanya 40 unit yang diminta untuk ditempatkan di Huntara.
Sisanya memilih untuk tidak tinggal di Huntara dan memilih opsi rumah hunian dengan menerima dana bantuan. Bentuk bantuan ini berupa dana sebesar Rp 600.000 per kepala keluarga (KK) setiap bulan, yang diberikan selama rumah hunian tetap (Huntap) belum selesai dibangun. Penyaluran dana bantuan ini telah berjalan selama tiga bulan, yaitu Desember, Januari, dan Februari.
Suharyanto melanjutkan, masyarakat di Tapanuli Tengah telah mengajukan dana tunggu hunian (DTH) dan memilih untuk tetap berada di tenda pengungsian hingga Huntap selesai dibangun. “Tidak mau keluar dari pengungsian, dikasih DTH-nya. Tapi kalau bisa menunjukkan di mana rumahnya, menumpangnya, siapa kakaknya, ibunya, iparnya. Jadi baru dikasih dana pemulihan,” jelasnya.
Menurut Suharyanto, hal ini kerap menjadi persoalan di setiap bencana, namun jumlahnya relatif kecil sehingga memerlukan kelincahan perangkat Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pendataan.
Data hunian sementara di Tapanuli Tengah tercatat 209 unit, dan di Tapanuli Selatan sebanyak 800 unit. Dana pemulihan untuk Tapanuli Tengah telah disalurkan kepada 2.138 KK. Sementara itu, pembangunan hunian tetap (Huntap) belum dimulai, namun dijadwalkan akan dimulai pada Minggu pertama Januari 2026. Huntap akan dibangun di tujuh kabupaten/kota dengan total 5.951 unit
Lokasi pembangunan Huntap meliputi Tapanuli Utara sebanyak 135 unit, Tapanuli Tengah 2.347 unit, Tapanuli Selatan 2.189 unit, Sibolga 376 unit, Langkat 7 unit, Humbang Hasundutan (Humbahas) 165 unit, dan Mandailing Natal (Madina) 25 unit. “Data ini masih progres. Sementara per hari ini hunian tetap yang akan dibangun di seluruh Sumatera Utara ada 5.951
