BANTENKINI.ID, ACEH TAMIANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selalu memberikan terbaik untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor, termasuk untuk warga terdampak bencana di Desa Rongoh, Kabupaten Aceh Tamiang.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menambah 111 unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Desa Rongoh, Kabupaten Aceh Tamiang.
Penambahan ini diputuskan dalam rapat komando teknis yang dipimpin Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, bersama Kepala BNPB, Suharyanto di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Jumat, 30 Januari 2026. Pembahasan utama dalam rapat tersebut difokuskan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya validasi data penerima huntara agar tidak menghambat pembangunan.
“Data yang sudah diinventarisir proses validasnya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan, jangan saling tunggu menunggu, jelang ramadhan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian” ujar Suharyanto dalam rapat yang juga Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Sekretaris Daerah, camat terkait, jajaran BNPB, dan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad.
Safrizal ZA menegaskan, percepatan pembangunan huntara menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga dari aspek psikologis masyarakat yang terdampak banjir. Menurutnya, warga sudah berada pada titik jenuh jika harus menunggu lebih lama di pengungsian.
“Terobosan-terobosan harus segera dikerjakan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitusi atau di lahan sendiri serta bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah” ujar Safrizal.
Dalam rapat tersebut terungkap masih adanya pengungsi di Desa Rongoh yang belum masuk dalam data penerima huntara. Hal tersebut diungkapkan Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, yang menyebutkan bahwa terdapat 111 kepala keluarga (KK) yang belum terakomodasi, dengan kondisi 53 KK masih bertahan di tenda pengungsian di area perkebunan kelapa sawit dan 58 KK lainnya menumpang di rumah kerabat.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas PRR dan BNPB secara resmi memutuskan penambahan huntara bagi seluruh KK yang belum terdata, sebagai bentuk komitmen penanganan bencana yang inklusif.
“Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind” Safrizal.
Safrizal menambahkan, melalui kerja cepat dan kerja tepat, pembangunan huntara ditargetkan selesai sebelum Ramadhan agar seluruh pengungsi dapat menempati hunian sementara. Di sisi lain, upaya pemulihan pascabanjir juga terus dilakukan, termasuk pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan di Aceh Tamiang.
“Para praja-praja dari IPDN terus bekerja keras untuk membatu pemda dalam pembersihan bersama para taruna latsitardanus, penanganan lumpur pasca banjir ini perlu dipikirkan misal dengan menaburkan bibit rumput sehingga meminimalisir debu bertebangan yang mengganggu pernapasan masyarakat” pungkas Safrizal.
