BANTENKINI.ID, JAKARTA – Pendekatan fiskal agresif yang dilakukan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di awal masa jabatannya memang terdengar manis, dimana Purbaya menggelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun hal tersebut langsung di respon negatif oleh pasar.
Tanggal 13 Mei 2026, rupiah anjlok ke level Rp 17.500 / US Dollar, dan terjadi sentiment negatif di bursa saham. Namun Purbaya masih jumawa mengatakan, “Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin.” Purbaya melanjutkan, “Dengan masuk ke bond market, itu yang Bond Stabilization Fund (BSF), tapi belum fund semuanya. Kita aktifkan di instrument yang kita punya disini. Besok mulai jalan,” Ucap Purbaya di kantornya. (12/5)
Purbaya terus berteori dan mengeluarkan kebijakan yang blunder bagi kondisi perekonomian nasional. Pernyataan Purbaya sebelumnya yakni, “Kalau yield-nya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing nggak keluar, atau masuk malah kalau yield-nya membaik sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk mulai besok.” (12/5). Namun ternyata, Teori ini tidak sepenuhnya terjadi dan justru semakin memperlemah nilai rupiah.
Purbaya terus menggali lubang, Ketika kucuran dana BI tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ini terjadi karena ternyata Bank Himbara masih memiliki cashflow yang cukup baik untuk program KUR dan UMKM. Konsumsi Masyarakat yang kurang baik lebih disebabkan beralihnya iklim investasi sehingga sektor industri yang menyerap lapangan kerja berkurang.
Ketidakpuasan Masyarakat yang kemudian menggelar tuntutan 17+8 yang diantaranya adalah UU cipta kerja dan stabilitas ekonomi tidak digubris Purbaya, karena Purbaya yakin kalau pertumbuhan ekonomi nasional telah tumbuh diatas 5%.
Kontroversi Purbaya yang sering melempar pernyataan tanpa memikirkan dampaknya menjadi bingkai amblasnya ekonomi nasional, karena memicu spekulasi yang membuat iklim investasi semakin buruk. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi nasional hanya tumbuh sekitar 4,6% dan daya beli Masyarakat di awal 2026 hanya tumbuh 2,6% saja.
Melihat gelombang ketidapuasan Masyarakat yang semakin membesar dengan banyaknya aksi unjuk rasa, membuat Presiden Prabowo tidak mau ambil resiko, dan segera mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara, yang dinilai lebih tertib dan detail dalam menjalankan instrumen fiskal.
