BANTENKINI.ID, ACEH TAMIANG – Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 2026, semua pekerjaan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dipercepat agar saat bulan puasa sudah tidak ada lagi korban banjir bandang dan tanah longsor yang tinggal di tenda pengungsian di Aceh dan Sumatera.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA menggelar rapat terbatas di Kantor Bupati Aceh Tamiang dan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Sekretaris Daerah, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB, serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad.
Dalam rapat tersebut, para pihak membahas sejumlah langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama terkait pembangunan hunian sementara (huntara). Salah satu fokus utama adalah validasi data penerima bantuan agar tidak menghambat progres pembangunan.
“Data yang sudah diinventarisir proses validasnya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan, jangan saling tunggu menunggu, jelang Ramadan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian,” ujar Suharyanto, dikutip dari keterangannya, Minggu 1 Februari 2026.
Dalam kesempatan yang sama Safrizal ZA menekankan perlunya terobosan konkret hingga ke tingkat paling bawah untuk mempercepat pembangunan huntara.
Menurutnya, percepatan dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga untuk menjaga kondisi psikologis warga terdampak yang mulai jenuh berada di pengungsian.
“Terobosan-terobosan harus segera dikerjan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu atau dilahan sendiri serta bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah,” ujar Safrizal.
Dalam forum tersebut juga terungkap masih terdapat titik pengungsian yang belum masuk dalam data penerima huntara, yakni di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu.
“Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind,” ujar Safrizal.
Melalui kerja cepat dan tepat, Satgas PRR menargetkan seluruh pengungsi dapat menempati huntara sebelum bulan suci Ramadan, sehingga tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.
Di sisi lain, pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang terus dilakukan.
Safrizal menyebut praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bersama taruna Latsitardanus dilibatkan untuk membantu pemerintah daerah dalam proses pembersihan pascabanjir.
“Penanganan lumpur pasca banjir ini perlu dipikirkan misal dengan menaburkan bibit rumput sehingga meminimalisir debu bertebangan yang mengganggu pernapasan masyarakat,” pungkas Safrizal.*
