Bantenkini.id Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menegaskan bahwa upaya menciptakan parlemen yang responsif terhadap isu gender tidak hanya bergantung pada jumlah keterwakilan perempuan. Lebih dari sekadar memenuhi kuota, perempuan harus mendapatkan kesempatan setara untuk menduduki posisi strategis dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
“Diskusi soal keterwakilan perempuan tidak berhenti pada keberadaan di kursi parlemen, melainkan harus mencakup peluang menduduki posisi kepemimpinan dan struktur penting,” ujar Adde, yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Ia menilai pembentukan budaya politik yang inklusif dan adil bagi perempuan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hingga kini, sejumlah hambatan masih kerap ditemui, mulai dari pandangan stereotip soal kemampuan memimpin, beban peran ganda antara tugas publik dan tanggung jawab keluarga, hingga keterbatasan akses terhadap jaringan politik yang berpengaruh.
Untuk mengatasi hal tersebut, Adde menekankan pentingnya membangun solidaritas dan kerja sama lintas partai di antara anggota legislatif perempuan. Kolaborasi ini dinilai krusial tidak hanya untuk memperkuat advokasi kebijakan, tetapi juga sebagai wadah saling mendukung, berbagi pengalaman, serta membuka jalan bagi lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan baru.
“Kerja sama lintas partai ini menjadi sarana penting untuk pendampingan, penguatan kelembagaan, dan memperluas peluang bagi generasi pemimpin perempuan berikutnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adde menilai parlemen memiliki peran strategis dalam mengubah pola pikir dan norma sosial yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan. Melalui fungsi legislasi, penyusunan anggaran, hingga pengawasan, parlemen dapat menentukan arah kebijakan apakah akan mempertahankan ketimpangan atau justru mewujudkan kesetaraan.
Ia mencontohkan upaya perlindungan perempuan dan penanganan kekerasan berbasis gender yang membutuhkan pendekatan terpadu lintas sektor, bukan program yang berdiri sendiri. “Memperkuat peran perempuan dalam politik bukan isu sempit, ini menyangkut kualitas demokrasi, legitimasi lembaga negara, dan efektivitas pemerintahan secara menyeluruh,” tambahnya.
