Bantenkini.id Jakarta — Ratusan mahasiswa lintas kampus yang tergabung dalam aliansi BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumaf (19/6/2026).
Aksi bertajuk “Mimbar Mahasiswa: Bangkit Berdialog, Tolak Provokasi, Selamatkan Demokrasi” tersebut digelar sebagai respons atas kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang dinilai memerlukan koreksi mendalam. Kendati demikian, mereka memilih pendekatan lewat jalan intelektual ketimbang konfrontasi jalanan.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian oleh para ketua BEM, massa aksi menyoroti tiga isu krusial yang sedang dihadapi bangsa: maraknya praktik korupsi di sejumlah lembaga negara, meningkatnya penyebaran disinformasi yang berpotensi memecah belah persatuan, serta pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
Hikmah Maulana, Perwakilan Aliansi BEM Persatuan Indonesia dari Universitas Jayabaya, menegaskan bahwa pilihan ini bukan berarti mahasiswa tinggal diam atau bersikap pasif terhadap persoalan bangsa. “Langkah ini justru diambil atas kesadaran bahwa perubahan yang substantif dan berdampak panjang lahir dari adu argumen yang kuat, bukan sekadar dari kegaduhan di ruang publik. Kami hadir untuk meluruskan, bukan memusuhi; mengingatkan, bukan menjatuhkan,” tegasnya.
Melayangkan Koreksi, Bukan Oposisi
BEM Persatuan Indonesia secara eksplisit menyatakan, gerakan mereka bukan dalam rangka memusuhi pemerintah. Dalam pernyataan resmi yang dibacakan di lokasi, mereka menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk koreksi demokratis dari generasi muda yang menginginkan perbaikan tata kelola negara, bukan delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.
Sikap akomodatif tersebut tercermin jelas dari pandangan mereka terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu agenda prioritas pemerintah yang belakangan menuai kritik tajam. Berbeda dengan kelompok yang menuntut penghentian total, BEM Persatuan Indonesia menyatakan dukungannya agar program MBG tetap dilanjutkan. Menurut mereka, pemenuhan gizi masyarakat merupakan fondasi penting dalam menyiapkan Generasi Emas 2045.
“Setelah melakukan kajian mendalam, kami melihat tujuan program ini sangat mulia dan strategis bagi masa depan anak bangsa. Namun dukungan kami tidak buta,” jelas Ikhsan Buyung Kalean, Perwakilan Aliansi BEM Persatuan Indonesia dari Universitas Ibnu Chaldun. “Di tengah mencuatnya dugaan penyimpangan, kami menuntut satu hal tegas: tata kelola harus diperbaiki secara menyeluruh, agar anggaran rakyat benar-benar sampai kepada yang berhak dan tidak dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.”
Lima Tuntutan Resmi
Dalam aksi tersebut, BEM Persatuan Indonesia merumuskan lima poin pernyataan sikap resmi:
Pertama, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja lembaga negara. Evaluasi mendalam ini secara khusus diarahkan pada program strategis seperti MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, agar eksekusi anggarannya benar-benar berjalan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Kedua, menyerukan penghentian segala bentuk persekusi serta pembubaran paksa atas diskusi ilmiah, baik yang digelar di lingkungan kampus maupun di ruang publik. “Forum diskusi kritis adalah napas demokrasi. Jika ini dibungkam, maka kita hanya menyisakan ruang bagi kebohongan dan ketidakadilan,” tambah Hikmah.
Ketiga, di sektor ekonomi, mahasiswa meminta pemerintah menjamin stabilitas harga BBM bersubsidi dan memastikan sistem penyalurannya tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam arus disinformasi ataupun provokasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa. “Kami mengingatkan, demokrasi yang sehat dirawat lewat penguatan literasi, bukan dengan mengedepankan emosi semata,” ujar Ikhsan.
Sebagai penutup, mereka mendesak para pejabat publik agar mampu berperan sebagai jembatan aspirasi rakyat, bukan justru menjadi pemicu konflik baru. Secara khusus, massa aksi menantang Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk hadir dalam forum diskusi terbuka bersama mahasiswa. “Jika kebijakan yang diambil sudah benar dan terukur, seharusnya tidak takut untuk diuji lewat data dan argumen ilmiah. Kami siap berdiskusi dengan kepala dingin, bukan dengan amarah,” tegas Hikmah.
Tawaran Warna Baru Gerakan
Pada akhir pernyataannya, BEM Persatuan Indonesia menegaskan keputusan untuk turun ke jalan lahir dari kegelisahan atas ruang dialog formal yang dinilai sudah terlalu dipenuhi oleh kepentingan politik sesaat.
“Kami hadir menyampaikan model perjuangan baru: mendukung hal yang baik, mengoreksi yang kurang tepat, dan membangun bersama solusi terbaik. Ini bukti bahwa mahasiswa tetap menjadi pengawal demokrasi yang bertanggung jawab,” pungkas Ikhsan.
Aksi ini sekaligus memberikan warna baru dalam dinamika gerakan mahasiswa nasional yang eskalasinya terus meningkat sejak awal Juni 2026. Di saat beberapa aliansi kampus memilih pendekatan konfrontatif, BEM Persatuan Indonesia menunjukkan model gerakan alternatif: kritik berbasis kajian matang, terukur, namun tetap membuka ruang kolaborasi demi menyelesaikan masalah bangsa secara bersama-sama.
